koneksian.id, Jakarta – Sejak diluncurkan pada 2015, program Tol Laut digadang-gadang sebagai jurus sakti Presiden Jokowi untuk menumpas disparitas (perbedaan) harga antara Indonesia Barat dan Timur. Mimpinya indah: harga semen di Papua sama dengan di Jawa, dan harga ayam di Maluku tidak mencekik leher.
Hampir satu dekade berjalan, pertanyaannya kini lebih tajam: Apakah mimpi itu sudah jadi nyata, atau masih sebatas slogan di spanduk pelabuhan?
Sebagai pelaku bisnis atau pengamat logistik, mari kita bedah rapor Tol Laut ini dengan data yang jujur, tanpa gula-gula politik.
Konsep “Busway” di Lautan
Banyak yang salah kaprah. Tol Laut bukanlah jalan tol beton di atas laut seperti Tol Bali Mandara.
Sederhananya, Tol Laut adalah trayek kapal kargo bersubsidi yang terjadwal rutin. Bayangkan seperti Bus TransJakarta, tapi di laut. Kapal ini berlayar dari pelabuhan utama (Tanjung Priok/Tanjung Perak) ke daerah terpencil (Natuna, Papua, Maluku) dengan jadwal pasti, mau ada muatan atau tidak.
Tujuannya? Memastikan pasokan barang pokok lancar. Logikanya, kalau pasokan lancar, harga pasti turun.
Fakta Lapangan: Harga Turun, Tapi…
Data Kementerian Perdagangan mengklaim adanya penurunan harga 20-30% di beberapa komoditas pokok di daerah yang disinggahi Tol Laut. Ini fakta. Harga beras dan semen di daerah seperti Morotai atau Saumlaki memang lebih stabil dibanding era sebelum ada kapal rutin.
Namun, ada “Tapinya”.
Penurunan harga ini seringkali tidak sampai ke tangan konsumen akhir (rakyat). Kenapa?
Masalahnya ada di darat. Begitu barang turun dari kapal di pelabuhan tujuan, barang tersebut dikuasai oleh segelintir pedagang besar (distributor tunggal) yang memonopoli pasar. Biaya angkut dari pelabuhan ke pedalaman gunung juga masih sangat mahal karena jalanan rusak.
Akibatnya, subsidi ongkos kirim kapal yang diberikan negara justru dinikmati oleh margin keuntungan pedagang perantara, bukan menekan harga beli mama-mama di pasar.
Penyakit Kronis: Kapal Pulang Kosong
Isu terbesar Tol Laut bagi operator kapal (seperti Pelni atau Djakarta Lloyd) adalah Muatan Balik (Return Cargo) yang rendah.
Kapal berangkat dari Jawa penuh membawa beras, gula, dan semen. Tapi saat pulang dari Papua atau NTT kembali ke Jawa, kapal itu seringkali kosong melompong alias membawa angin.
Kenapa? Karena industri di Indonesia Timur belum berkembang pesat. Belum banyak komoditas olahan yang bisa dijual balik ke Jawa dalam jumlah massal.
Dalam bisnis logistik, kapal kosong adalah kerugian. Cost bakar solarnya sama, tapi pendapatannya nol. Inilah yang membuat program ini masih sangat bergantung pada suntikan subsidi APBN. Jika subsidi dicabut hari ini, besok Tol Laut mungkin berhenti beroperasi karena tidak feasible secara bisnis.
Koneksian Insight
Bagi pelaku bisnis distribusi dan logistik yang ingin memanfaatkan jalur ini, perhatikan hal berikut:
- Gunakan “Gerai Maritim”: Pemerintah kini membuat aplikasi Sitolaut (Sistem Informasi Tol Laut). Pengusaha bisa membooking kontainer secara transparan lewat aplikasi ini untuk menghindari calo ruang muat.
- Peluang Muatan Balik: Ini adalah ocean of opportunity. Komoditas seperti ikan beku, kopra, rumput laut, atau rempah dari Timur sangat dicari di Jawa. Pengusaha yang cerdas adalah yang bisa mengonsolidasikan hasil bumi di Timur untuk mengisi kontainer kosong yang pulang ke Jawa. Tarif muatan balik biasanya didiskon gila-gilaan!
- Realita Infrastruktur: Jangan hanya hitung biaya pelabuhan ke pelabuhan (Port to Port). Masukkan variabel biaya Door to Door. Ingat, biaya truk di pedalaman Papua bisa 3x lipat biaya truk di Pantura.
Tol Laut adalah ide brilian yang eksekusinya masih “setengah matang”. Ia sudah berhasil membuka jalan, tapi butuh lebih dari sekadar kapal untuk benar-benar menyatukan harga Nusantara.
